PUPR Optimis 3 Juta Sertifikat bagi Tenaga Kerja Bakal Tercapai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimis target 3 juta pekerja bidang kontruksi memiliki sertifikat pada 2019 akan tercapai. Meskipun, saat ini jumlah yang tersertifikasi baru sekitar 702 ribu jiwa atau 10 persen dari total 8,1 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Kita optimis, target kita kira-kira 2019 itu sampai 3 juta secara keseluruhan akan tercapai, walaupun sekarang ini sudah 702 ribu,” ujar Direktur Jenderal Bina Kontruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/4/2018).

Menurut Syarif, dana yang digelontorkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur dari 2015, terus meningkat. Diharapkan, anggaran tersebut digunakan oleh tenaga kerja yang kompeten atau sudah memiliki sertifikat.
Syarif menjelaskan, tentang kenaikan dana untuk infrastruktur dari 2014 kurang lebih Rp150 triliun. Kemudian, pada 2015 terus meningkat dalam agenda program kabinet kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi Rp250 Triliun. Lalu, pada 2017 terus naik anggarannya mencapai Rp390 triliun, dan 2018 sekitar Rp410 triliun.
“Itu suatu langkah yang besar. Makanya harus digunakan dengan baik,” tegas dia.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan, agar target sertifikat tiga juta tenaga itu tercapai, Kementerian PUPR sudah mempunyai program untuk percepatan sertifikat dengan mengembangkan beberapa metode. Tujuannya, agar tak ada lagi alasan tenaga kerja kontruksi tidak bersertifikat. Apalagi, sertifikat merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.
Metodenya tersebut, untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU).
Namun, bila tenaga kerja masih tidak mengikuti sertifikasi yang digelar oleh pemerintah daerah maupun pusat, maka akan di berikan sanksi.
“(Sanksi) pastilah (diberikan), sesuai Pasal 99 UU 2/2017 disebut kan mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin. Tapi kalau tingkat personilnya/individunya, itu bisa sampai pidana,” tuntasnya.

Sumber : http://rilis.id/

7 months ago