Pembangunan Bandara Kediri Ditargetkan Akhir 2018

Pemerintah terus menggodok rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pembangunan bandara yang diprakarsai PT Gudang Garam Tbk (GGRM) ini ditargetkan dapat mulai pada akhir 2018.

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dengan stakeholder terkait, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta PT Angkasa Pura II, juga dengan PT Gudang Garam.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pembangunan bandara senilai Rp5 triliun ini, diminta Menko Luhut untuk bisa dioperasikan di 2019.

“Intinya Pak Menko memantau kegiatan ini, kita harapkan sudah bisa mulai dibangun tahun ini dan sesegera mungkin. Bahkan Pak Menko mengharapkan 2019 itu bisa soft opening,” ujar Budi Karya di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Dia menjelaskan bandara ini akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter. Namun, akan dilakukan pembangunan bertahap, dimana pada tahap I landasan pacu dibangun dengan panjang 2.400 meter.

Pembangunan bandara Kediri sendiri menggunakan dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR) Gudang Garam. Kemudian, direncanakan bandara akan dihibahkan kepada pemerintah.

Kendati demikian, kata dia, persoalan hibah masih akan terus dibahas lebih lanjut. Terlebih kepastian persoalan tanah bandara yang dimiliki Gudang Garam untuk dihibahkan atau dikerjasamakan.

Hal-hal yg berkaitan dengan tanah sedang akan dubahas apakah ini merupakan hibah, apakah ini kerja sama, kita akan bahas lebuh lanjut. (Dari awal Gudang Garam) berniat hibah tapi kita harus sesuai regulasi, di mana regulasi pasar modal harus diikuti,” jelasnya.

Baca Juga: Gudang Garam Bangun Bandara Kediri Senilai Rp5 Triliun

Sementara, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin menambahkan, lahan yang dibutuhkan seluas 457 hektare (ha), di mana sebanyak 117 ha masih perlu pembebasan lahan.

“Kendalanya kan di tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). Kan harus ada kesesuaian tata ruang, baru keluar penlok (penetapan lokasi), baru kita pengadaan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menyatakan, sebagai operator pihaknya akan mendampingi perusahaan rokok tersebut dalam mendesain bandara.

“Basic desain, detail desain, ketiga engineering desain. Karena kan mereka enggak punya kompetensi itu, mereka punya konsultan, tapi akan kami dampingi, supaya kebutuhan rencana bandaranya baik. Pak menko kan maunya bandaranya bagus,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

8 months ago